Niko Prayoga
Keberlangsungan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM tidak hanya secara umum dan khusus terhadap MBG. Namun, juga terhadap program prioritas nasional lainnya yaitu 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia.
Lebih lanjut, Taruna menegaskan bahwa tambahan anggaran itu nantinya juga akan digunakan untuk pengawasan obat dan makanan di lingkungan pendidikan dengan 500.000 sekolah yang tersebar di Indonesia.
Di sisi lain, pengawasan penyakit menular melalui obat dan makanan juga tidak akan luput dari BPOM. Salah satunya seperti diabetes, dimana angkat prevalensi diabetes di Indonesia saat ini mencapai 31 juta penduduk atau lebih dari 10 persen populasi.
“Seluruh tugas tambahan tersebut memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar pengawasan dapat berjalan optimal dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Disisi lain, ada jutaan produk yang harus diawasi agar yang sampai ke masyarakat benar-benar aman," ucap dia.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani justru menyoroti penurunan pagu anggaran BPOM. Ia menilai hal tersebut tidak sejalan dengan besarnya tugas pengawasan yang harus dijalankan pada 2027.
