Di Senegal, misalnya, pengadilan administratif independen yang berfungsi sebagai auditor menemukan utang pemerintah di negara Afrika tersebut telah meningkat hingga 99,67 persen dari produk domestik bruto (PDB), seperempat lebih tinggi dari yang diumumkan oleh pemerintah.
Tim IMF yang mengunjungi Senegal pada awal 2025 mengatakan, para pejabat telah membuat pernyataan palsu mengenai defisit anggaran dan utang publik untuk periode 2019–2023.
Negara-negara lain bernegosiasi secara diam-diam untuk merestrukturisasi utang mereka dengan beberapa kreditur mereka,
"Transparansi utang bukan hanya masalah teknis – ini adalah kebijakan publik strategis yang membangun kepercayaan, mengurangi biaya pinjaman, dan menarik investasi," kata Wakil Presiden Bank Dunia Pablo Saavedra. (Wahyu Dwi Anggoro)