Widya Michella
"Pergeseran 50 ribu pemilih TPS menjadi KSK tanpa didahului menganalisa data di pemilihnya. Lonjakan pemilih dengan metode pos meskipun coklit hanya dilakukan terhadap 12 persen dari DP4LN," jelasnya.
Untuk pelanggaran dengan metode pos, Rahmat menjelaskan, terdapat penambahan pemilih yang dilakukan oleh KPPS LN berdasarkan arahan penanggung jawab pos PPLN Kuala lumpur. Sehingga, membuat pemungutan suara metode pos menjadi bermasalah akibat banyak pos yang tidak sampai kepada pemilih.
"Sehingga muncul peristiwa seseorang yang belum diketahui identitasnya menguasai ribuan surat suara pos, beredarnya video pencoblosan surat suara pos yang mengganggu legitimasi hasil pemungutan suara dengan metode pos di wilayah Kuala Lumpur," kata dia.
Pelaksanaan KSK, lanjutnya, tidak luput dari masalah, karena terlalu jauh dari kantong-kantong. Sehingga, dinilai melanggar prinsip KSK agar mudah dijangkau atau sebaliknya yang titiknya justru berdekatan.
