"Ini bukan sekadar program lingkungan biasa. Ini cara kita melindungi infrastruktur, sawah-sawah petani, dan keselamatan warga dari bencana iklim," tuturnya.
Aturan-aturan ketat di dalam negeri ini ternyata juga jadi modal penting buat Indonesia menghadapi aturan perdagangan dunia yang makin ketat. Salah satunya adalah aturan pajak karbon barang impor dari Inggris (UK-CBAM) yang bakal berlaku tahun 2027 nanti.
"Kita nggak melihat aturan global ini sebagai ancaman. Justru ini bukti kenapa kita harus disiplin jaga lingkungan dari sekarang. Kalau produk-produk Indonesia terbukti ramah lingkungan, barang kita bakal tetap laku keras di pasar internasional," kata Menteri Jumhur.
Menteri LH mengajak semua pihak mulai dari pemerintah, pengusaha, bank, kampus, sampai masyarakat luas untuk gotong royong. "Pemerintah nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh kolaborasi bareng-bareng (penta-helix) biar ekonomi hijau ini cepat jalan, lapangan kerja baru yang ramah lingkungan makin banyak, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas," tuturnya.
(kunthi fahmar sandy)