Dian Kusumo
Juru bicara tersebut mengatakan kepada VOA bahwa pengumuman hari ini mengenai pembatasan visa mencakup pejabat atau mantan pejabat RRC dan PKC yang diyakini bertanggung jawab, atau terlibat dalam kebijakan atau tindakan yang bertujuan untuk menindas praktik agama dan spiritual, anggota kelompok etnis, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, aktivis buruh, aktivis masyarakat sipil, dan pengunjuk rasa damai di RRC.
China telah mempertahankan kendali atas Tibet sejak tahun 1951, setelah mengambil alih wilayah itu melalui pengerahan pasukan dalam apa yang mereka sebut sebagai “pembebasan secara damai.”
Para pejabat China mengatakan kebijakan mereka di Tibet mencerminkan keinginan mereka untuk menciptakan “keharmonisan beragama, keharmonisan sosial, dan keharmonisan etnis.”
Warga Tibet yang tinggal di luar China mengatakan pemerintah China telah secara sistematis menganiaya, memenjarakan, dan membunuh warga Tibet selama beberapa dekade.
(DKH)
