Felldy Utama
IDXChannel - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) usai menyampaikan jika laporan keuangan BGN tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota Komisi IX Muazzim Akbar mengatakan, laporan keuangan BGN yang mendapat WTP dari BPK perlu menjadi pembahasan serius. Pasalnya, opini WTP ini berbanding terbalik dengan realisasi anggaran yang dinilai masih jauh dari angka ideal.
"Realisasi anggaran rata rata hanya 59 persen, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian. Jangan jangan WTP-nya dibikin-bikin," cetus Muazzim dalam rapat dengar pendapat bersama BGN, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Anggota Komisi IX DPR lainnya, Heru Cahyono juga menyoroti hal yang serupa. Mengingat, dalam laporan keuangan yang disampaikan, masih terdapat sejumlah catatan.
"Maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan ini ada tunggakan, ada carry over ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan," kata Heru.
Bahkan, sorotan juga datang dari meja pimpinan. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mempertanyakan dasar yang menjadikan laporan keuangan BGN tahun 2025 mendapat opini WTP.
"Saya pertanyakan ini BGN dapat WTP itu dasarnya apa ya? Sementara serapannya cuma 60% dan banyak temuan-temuan yang jadi masalah di dalamnya, seperti pengadaan motor listrik, pengadaan IoT dan sebagainya," kata Yahya.
Dia menyebut jika setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK pasti selalu ada catatan. Catatan itu sebagai tindaklanjut dari temuan-temuan yang didapat.
"Nah di sini tidak disebutkan temuan temuannya tidak disampaikan, di KL lain biasanya disampaikan bu, terkait aset, terkait program dan sebagainya," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
