Achmad Al Fiqri
"Kegiatan dukungan akomodasi dan transportasi dalam negeri Rp3,5 miliar. Kegiatan dukungan bina haji Rp36,3 miliar, sementara kegiatan dukungan layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi luar negeri Rp9 miliar, Sementara kegiatan pengawasan Rp4,4 miliar," kata dia.
Untuk program dukungan manajemen, kata Irfan, sebesar Rp66,6 miliar. Nantinya, dana itu digunakan untuk operasional yang terdiatas: Belanja pegawai sebesar Rp3,7 miliar dan operasional perkantoran sebesar Rp27.4 miliar. Sementara non operasional dukungan sebesar Rp30,4 miliar.
"Berdasarkan pertambangan tersebut, kiranya Komisi VIII yang terhormat dapat menyetujui besaran alokasi anggaran BP Hajiuntuk tahun 2025 sebesar Rp129.7 miliar," kata Irfan.
Sekadar informasi, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan, ibadah haji 2025 masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
Nantinya, penyelenggaraan ibadah haji akan dikoordinasikan dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH).
"Oleh karena itu untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, masih diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan berkoordinasi dengan BPH," kata Nasaruddin.
Ia mengatakan, pelaksanaan ibadah haji tahun depan didasari atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
"Ini juga dikarenakan karena proses penyelenggaraan haji 2025 yang telah berlangsung," kata Nasaruddin.
(Nur Ichsan Yuniarto)
