Binti Mufarida
IDXChannel - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mengkaji secara detail rencana pemotongan gaji pejabat negara, menteri, hingga anggota DPR RI.
Kajian ini seiring arahan Presiden Prabowo Subianto pada saat Sidang Kabinet Paripurna yang mendorong penghematan imbas perang di Timur Tengah.
“Sedang kita detilkan kajiannya,” kata Prasetyo usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawakan Program Strategis Presiden Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Prasetyo mengungkapkan pemerintah saat ini tidak hanya melakukan kajian untuk pemotongan gaji, tetapi juga mendorong langkah efisiensi lain di lingkungan kementerian dan lembaga.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih relatif aman. “Pemerintah bersama kementerian terkait dan pihak Pertamina memastikan ketersediaan stok tetap terjaga melalui sistem cadangan dan pengisian ulang yang berkelanjutan," tuturnya.
“Karena apapun yang terjadi, meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM, kita tidak perlu khawatir, karena itu stok aman, yang kemudian disampaikan juga Menteri ESDM, Dirut Pertamina, stok cadangan kita, sekian hari itu bukan berarti setelah itu habis minyaknya, itu kan mekanisme yang storage ya, penyimpanan yang begitu kosong itu diisi lagi, begitu kosong diisi lagi,” ujarnya.
“Nah, namun tentunya kita harus menjadikan ini menjadi sebuah pelajaran untuk mengefisienkan diri kita, kan begitu sama, dulu belum ada kejadian juga anggaran bagaimana kita mengefisienkan dalam tanda kutip,” kata Prasetyo.
Mengenai arahan penghematan yang disampaikan Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, Prasetyo menegaskan kepala negara menghimbau jajaran pemerintahan untuk menjadi contoh dalam melakukan efisiensi.
“Nah, sekarang mari kita maknai dari Bapak Presiden kemarin itu dia sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan yang mengimbau kepada kita semua, yang tentunya nanti dimulai dari unsur pemerintah, kementerian, lembaga, kan banyak yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi BBM, misalnya bagaimana kita migrasi ke transportasi publik, bagaimana mengurangi atau membatasi pemakaian kendaraan dinas, plat merah itu. Jadi begitu-begitu, sedang kita finalkan,” ujarnya.
(kunthi fahmar sandy)
