Binti Mufarida
IDXChannel – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mendengarkan secara langsung berbagai kritik, masukan, hingga usulan solusi dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), Malang. Isu yang dibahas mulai dari ketahanan pangan, visi Indonesia Emas 2045, hilirisasi riset, hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan yang diterima pada Minggu (14/6/2026), Dudung menilai pemikiran para mahasiswa berada pada level strategis karena tidak hanya mengkritisi persoalan di permukaan, tetapi juga membedah akar masalah kebijakan publik.
"Pemikiran mahasiswa berada pada level strategis yang sangat intelektual karena tidak sekadar mengkritisi permukaan masalah, melainkan membedah akar persoalan tata kelola agraria, krisis ekologi global, hingga ketepatan sasaran kebijakan makro pemerintah," ujar Dudung.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi tersebut datang dari mahasiswa yang mempertanyakan transformasi ekonomi Indonesia dari pola ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.
Aldian Adam Faris dari Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan menekankan pentingnya diversifikasi pangan berbasis karakteristik lokal dan komunitas adat. Dia juga menyoroti ancaman krisis iklim terhadap produktivitas lahan pertanian dan keberlanjutan pangan nasional.
"Apakah saat ini pemerintah telah memiliki program-program yang mengarah pada transformasi tersebut, yaitu mengurangi ketergantungan pada pola ekonomi ekstraktif menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan?" tanya Aldian.
Menanggapi hal itu, Dudung menyatakan pemerintah terus mendorong pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan.
"Pendekatan ekonomi restoratif dan pembangunan berbasis lingkungan harus ditingkatkan. Jika tidak, persoalan ekologis akan berbalik menjadi hambatan mutlak bagi ketahanan pangan kita di masa depan," katanya.
Menurut Dudung, pemerintah melalui kementerian terkait tengah menjalankan berbagai program adaptasi perubahan iklim, mulai dari pengelolaan air hingga rehabilitasi infrastruktur irigasi.
Mahasiswa lainnya, Naufal Syahfahlevie Samosir, menyoroti tantangan regenerasi petani dalam mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dia menilai pembangunan infrastruktur pertanian tidak akan optimal tanpa strategi jangka panjang untuk menarik minat generasi muda ke sektor agraria.
"Tanpa regenerasi petani yang kuat, cita-cita swasembada pangan yang berkelanjutan akan menghadapi tantangan yang besar di masa depan," ujarnya.
Dudung mengakui mayoritas petani Indonesia saat ini berusia di atas 40 tahun. Menurutnya, modernisasi teknologi pertanian menjadi salah satu kunci agar sektor tersebut kembali diminati generasi muda.
Dalam kesempatan itu, Muhammad Ziyad Husaini dari Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem juga menyoroti kesenjangan antara kualitas riset akademik dengan implementasi di dunia industri.
Dia meminta pemerintah memperkuat ekosistem inovasi melalui dukungan pendanaan, pendampingan kewirausahaan, serta fasilitasi pembentukan perusahaan rintisan berbasis riset.
Menanggapi hal tersebut, Dudung menilai persoalan hilirisasi sumber daya manusia masih menjadi tantangan nasional.
"Banyak lulusan perguruan tinggi kita memiliki kompetensi luar biasa, namun begitu lulus mereka dihadapkan pada pertanyaan, 'Saya harus ke mana?'. Saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata masih terbatas," ungkapnya.
Dudung mengatakan hasil diskusi tersebut akan dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai bahan perumusan kebijakan.
Sementara itu, Farhan Fariz Rizqullah menyoroti implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran. Dia mengusulkan agar perguruan tinggi dilibatkan dalam pendampingan teknis serta alokasi anggaran diprioritaskan untuk wilayah dengan tingkat stunting dan kerentanan gizi tinggi.
Dudung mengapresiasi masukan tersebut dan mengungkapkan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
"Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi," tegas Dudung.
Dia mengakui terdapat disparitas kualitas pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, termasuk temuan makanan yang tidak habis dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Ke depan, pemerintah akan menata ulang program tersebut melalui tiga pilar utama, yakni standardisasi mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, serta ketepatan sasaran dengan memprioritaskan daerah dengan kerentanan gizi tinggi dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, mahasiswa dan perguruan tinggi juga akan dilibatkan secara resmi dalam pengawasan distribusi logistik serta edukasi gizi di lapangan.
Menutup diskusi tersebut, Dudung menegaskan seluruh masukan dari mahasiswa Universitas Brawijaya tidak akan berhenti sebagai bahan diskusi semata.
"Seluruh pemikiran dan catatan kritis ini akan menjadi potret nyata aspirasi berkualitas yang dirumuskan di tingkat pembuat kebijakan tertinggi negara demi kemajuan ketahanan nasional," ujarnya.
(Shifa Nurhaliza Putri)
