Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak pada anggaran perbaikan bangunan sekolah. Sebab, dari 22 sekolah yang direncanakan direnovasi, kekuatan anggaran hanya mampu membiayai tujuh sekolah.
"Kemarin saya mengadakan rapat, hadir Ibu Kepala Dinas Pendidikan, dari 22 yang direncanakan untuk dibangun di tahun 2026 ini, hanya tujuh yang kemudian sudah teralokasi anggarannya. Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya," kata Pramono, Sabtu (25/7/2026).
Pramono menyampaikan, saat ini pihaknya memprioritaskan pembangunan terhadap empat sekolah yang kondisinya sangat memprihatikan, seperti di SDN Kebayoran Lama Selatan 09. SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 akan menyedot biaya sebesar Rp48,1 miliar. Kemudian SMA Negeri 102 Jakarta sebesar Rp67,5 miliar.
Selanjutnya SDN Cempaka Putih Barat 03 sebesar Rp48,4 miliar, serta SDN Papanggo 01 dan TK Negeri Papanggo 01 dengan anggaran Rp74,1 miliar.
"Sehingga total anggaran adalah kurang lebih Rp249 miliar, di empat ini yang kemudian kita akan memulai pembangunan pada saat ini," kata dia.
Dia menjelaskan bahwa proses pembangunan fisik ini tidak bisa langsung dikerjakan karena harus dimulai dengan penghapusan gedung yang rusak agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan. Setelah admistrasi tersebut rampung barulah proses pengerjaan bisa dimulai.
"Paling lama September harus segera dimulai. Jadi Agustus persiapan penghapus bukuan, menunjuk pelaksana kontraktornya, dan bulan September sudah harus mulai dibangun di tempat ini," katanya.
Pembangunan fisik ditargetkan rampung selama 10 bulan, sejak dimulainya proses pengerjaan. Ia menambahkan biaya ratusan miliar untuk pembangunan sekolah ini akan menggunakan anggaran dari APBD perubahan dan dana kompensasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
"Targetnya di tempat ini 10 bulan. Jadi kalau 10 bulan dari September ya tinggal dihitung saja," kata Pramono.
(Nur Ichsan Yuniarto)
