Wahyu Dwi Anggoro
"Kunjungan tersebut akan dilakukan setelah kedua negara mempelajari dan mengevaluasi perkembangan terkini dan implikasinya," kata seorang pejabat India yang menolak disebut namanya.
Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa Undang-Undang Wewenang Ekonomi Internasional Darurat (IEEPA) tidak bisa dijadikan dasar kebijakan tarif resiprokal. Trump dapat menggunakan dasar hukum lain untuk mengenakan tarif, namun undang-undang lainnya tidak sefleksibel IEEPA.
Berbeda dengan IEEPA, Bagian 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 yang menjadi dasar hukum tarif global baru Trump tidak memungkinkan untuk memberikan tarif spesifik per negara.
(Wahyu Dwi Anggoro)
