Wahyu Dwi Anggoro
IDXChannel - Asian Development Bank (ADB) mendukung pengembangan Strategi Nol Bersih atau Net Zero Strategy untuk ibu kota baru Indonesia, Nusantara.
Strategi tersebut diluncurkan pada Minggu (3/12/2023) di sela-sela konferensi iklim COP28 di Dubai.
Strategi ini berfungsi sebagai kompas bagi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengelola kota untuk mencapai netralitas karbon pada 2045.
OIKN memiliki lima area fokus untuk mencapai kota nol bersih: Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya: Membalikkan deforestasi menjadi reboisasi; Energi: Tidak menggunakan bahan bakar fosil untuk energi, listrik, dan transportasi; Proses Produksi dan Penggunaan Produk: Fokus pada desain dan material bangunan hijau; Pengelolaan Sampah: Mempromosikan pendekatan ekonomi sirkular melalui sistem Kurangi (Reduce), Gunakan Kembali (Reuse), dan Daur Ulang (Recycle); dan Pertanian: Menciptakan pertanian yang ramah iklim dan mendorong praktik pertanian regeneratif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
"Adalah suatu kehormatan bagi ADB untuk dapat bermitra dengan OIKN dalam menyusun Strategi ini, dimana akan menjadi perjalanan bersejarah dalam mewujudkan Nusantara sebagai kota di dalam hutan dengan hutan di dalam kota" ujar Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara, Winfried Wicklein, dalam siaran pers.
"Strategi ini tidak hanya menyajikan aksi nyata yang mewujudkan visi Indonesia yang modern dan berkelanjutan, namun juga mewakili upaya nyata Indonesia dalam memerangi perubahan iklim, dan berkontribusi pada aksi iklim yang lebih luas di Asia dan Pasifik," lanjutnya.
Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Australia telah memberikan dukungan finansial, yang dikelola oleh ADB, untuk pengembangan Strategi Nusantara Net Zero.
"Nusantara merupakan kota pertama di Indonesia yang memiliki Strategi Nol Bersih, dan kami berterima kasih kepada para mitra kami, seperti ADB atas dukungannya," ujar Kepala OIKN, Bambang Susantono.
"Hal ini membawa kita lebih dekat untuk mewujudkan visi Nusantara sebagai ibu kota modern yang bertujuan untuk menyeimbangkan pengurangan emisi, pertumbuhan ekonomi hijau, keadilan iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan yang inklusif secara sosial," lanjutnya.
OIKN dibentuk pada Maret 2022 sebagai lembaga setingkat kementerian langsung bertanggung jawab kepada presiden. Otorita ini bertugas melaksanakan perencanaan dan pembangunan ibu kota baru, serta mengawasi perpindahan lembaga pemerintahan ke ibu kota baru dan, pada akhirnya, akan menjadi pengelola kota tersebut. (WHY)
