“Efisiensi yang sesuai arahan Presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak-lemak dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini,” ujar Hasan.
Hasan menjelaskan, ada empat kriteria yang tidak terkena efisiensi anggaran. Pertama, gaji pegawai. Kedua, layanan dasar prioritas pegawai. Ketiga, layanan publik. Dan, keempat adalah bantuan sosial.
“Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal,” katanya
Sebelumnya, BMKG disebut terdampak efisiensi anggaran sebesar 50,35 persen atau Rp1,423 triliun dari anggaran semula Rp2,826 triliun. Efisiensi ini turut berimbas pada pembelian peralatan baru untuk operasional monitoring dan deteksi bencana di sejumlah daerah.
(Dhera Arizona)