Nur Khabibi
Fitroh melanjutkan, dengan adanya OTT yang lebih banyak menjaring bupati bukan berarti pihaknya memberikan 'perlindungan' kepada kepala daerah atau penyelenggara lainnya.
"Jadi bukan berarti kita melindungi gubernur atau melindungi orang-orang yang seharusnya kita upaya paksa tapi kita tidak lakukan. Jadi tergantung kecukupan alat bukti," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
