Felldy Utama
IDXChannel—Komisi V DPR RI mengapresiasi kebijakan Pemerintah Provinsi Aceh yang secara resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana banjir dan longsor selama 14 hari, terhitung mulai Jumat (12/12/2025).
Anggota Komisi V DPR RI Irmawan memandang bahwa perpanjangan masa tanggap darurat merupakan langkah realistis mengingat masih banyak wilayah yang terisolir akibat akses jalan nasional dan jalan kabupaten yang masih terputus.
Kondisi ini menyebabkan distribusi bantuan dan proses evakuasi belum dapat berjalan maksimal.
“Keputusan Gubernur Aceh memperpanjang masa tanggap darurat menunjukkan bahwa situasi di lapangan masih sangat berat. Banyak wilayah terdampak yang belum bisa dijangkau. Karena itu, kami minta pemerintah pusat mempercepat seluruh proses pemulihan pascabencana di Aceh,” kata Irmawan, Sabtu (13/12/2025).
Dia menjelaskan, hingga kini proses pencarian korban belum selesai. Lumpur yang mengeras serta akses yang sulit membuat upaya evakuasi berlangsung lebih lambat.
Berdasarkan dashboard penanganan darurat banjir Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat BNPB per Sabtu (13/12/2025) pukul 11.40 WIB, tercatat 226 orang masih belum ditemukan, 995 orang meninggal dunia, dan 5.400 orang terluka.
Jumlah korban jiwa terbanyak berada di Kabupaten Agam, yakni mencapai 184 orang. Disusul Aceh Utara dengan jumlah 154 korban jiwa dan Tapanuli Tengah dengan jumlah korban jiwa sebanyak 111 orang.
“Perpanjangan masa tanggap darurat ini krusial untuk menambah waktu pencarian dan penyelamatan. Kami berharap semua korban yang belum ditemukan dapat segera dijangkau tim SAR,” ujarnya.
Selain evakuasi, legislator PKB itu menekankan pentingnya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, dan lansia.
Menurutnya, laporan dari lapangan menunjukkan bahwa distribusi pangan, air bersih, obat-obatan, dan logistik lainnya masih terhambat.
“Distribusi makanan belum mencapai 100 persen. Banyak jalan nasional dan jalur antarkabupaten yang masih terputus sehingga menyulitkan penyaluran bantuan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat benar-benar terpenuhi selama masa darurat,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, per data BNPB terdapat 145 unit jembatan rusak, 219 unit fasilitas kesehatan rusak, dan 1.200 fasilitas umum rusak karena bencana banjir bandang di Aceh dan Sumatera.
Irmawan juga meminta agar perbaikan sarana dan prasarana vital yang terdampak seperti jembatan, jalan akses, dan layanan air bersih mulai dilakukan paralel selama masa tanggap darurat agar pemulihan tidak berlarut-larut.
“Kita berharap semua pihak bersatu padu mempercepat pemulihan Aceh. Masyarakat terdampak tidak boleh menunggu terlalu lama. Dengan perpanjangan masa tanggap darurat ini, semua proses penanganan harus dikebut,” pungkasnya.
(Nadya Kurnia)
