Yuwantoro Winduajie
Dalam laporan tersebut, Komnas HAM juga mencatat bahwa situasi HAM sepanjang 2025 semakin kompleks seiring berbagai kebijakan pembangunan nasional.
"Persoalan HAM tidak lagi hanya berkaitan dengan hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup kesejahteraan, akses terhadap sumber daya ekonomi, perlindungan sosial, lingkungan hidup, tata kelola pembangunan, serta akses terhadap keadilan," ujarnya.
Anis mengatakan, dalam bidang hak sipil dan politik, tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
"Demonstrasi dan kerusuhan sosial yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 menjadi salah satu peristiwa penting yang menegaskan perlunya penguatan mekanisme pencegahan konflik sosial, profesionalisme aparat penegak hukum, perlindungan hak warga negara dalam situasi krisis, serta akuntabilitas dalam penggunaan kewenangan negara," katanya.
Di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, konflik agraria tetap menjadi salah satu isu HAM paling dominan sepanjang tahun 2025.
