Binti Mufarida
IDXChannel - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman membantah adanya intimidasi maupun tekanan terhadap masyarakat untuk berbicara politik di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dudung menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari publik.
Pernyataan Dudung ini merespon hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebut mayoritas masyarakat takut bicara politik di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurut hasil survei terbaru SMRC menyebut 53 persen warga menilai rakyat takut bicara politik.
“Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan, 'kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain'. Beliau mau, saya menyampaikan saran masukan, beliau mau kok,” kata Dudung kepada awak media di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dudung pun meminta agar tidak ada pihak yang memelintir situasi seolah-olah pemerintah anti kritik atau tidak mau menerima koreksi dari masyarakat.
"Ya jangan kemudian dipelintir seakan-akan tidak mau menerima masukan," kata Dudung.
Pria yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menilai, dinamika kritik, kebencian, hingga fitnah di ruang publik maupun media sosial merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan demokrasi.
Dia bahkan mengutip pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengenai konsekuensi dari sebuah kepemimpinan.
“Ya sekarang kalau kita lihat ya di media itu kebencian, fitnah dan sebagainya saya rasa ini sudah biasa lah ya. Gus Dur pernah menyampaikan ya, sebenar apapun yang kamu lakukan, sebaik apapun yang kamu kerjakan pasti ada kebencian orang lain,” katanya.
Menurut Dudung, hingga saat ini dirinya tidak melihat adanya intimidasi atau ancaman kepada masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
"Saya rasa tidak ada tuh intimidasi, tidak ada hal-hal yang membuat tekanan atau memberikan statement mengoreksi pemerintah kemudian terus kemudian ada ancaman," kata dia.
"Saya rasa tidak ada, janganlah dibuat-buat seperti itu. Menurut saya nggak ada ancaman-mengancam seperti itu. Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi, kalau ada intimidasi berarti juga mengklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi," kata Dudung.
(Nur Ichsan Yuniarto)
