Nia Deviyana
IDXChannel – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) meminta pemerintah lebih ketat dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi di sejumlah kawasan. HIPMI menyoroti maraknya penyalahgunaan, di mana ada oknum menggunakan banyak barcode untuk menimbun stok.
“Untuk solusi jangka pendek, hal paling penting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi panic buying. Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi,” kata Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5/2026).
Anggawira yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) juga menjelaskan beberapa langkah konkret yang perlu diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran. Pertama, dia menilai diperlukannya penguatan integrasi antara pemerintah, regulator maupun Pertamina terkat data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.
“Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian,” ujarnya.
Kedua, Anggawira menyarankan perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan.
