Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM. Pemerintah menilai teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.
Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi.
Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui sistem tersebut, Luhut mengatakan pemerintah juga akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan dapat diawasi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan. “Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” kata Luhut.