Heri Purnomo
"1 tahun untuk menyusun dan memulai, yes. Tapi untuk menyelesaikan tentu tidak. Yang penting itu memulai dengan sesuatu yang terencana dan berdasarkan data dan evidence, apa penyebab utamanya," katanya.
Sebelumnya, Luhut mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan penanganan polusi udara. Adapun dalam penanganannya tersebut akan memakan waktu yang tidak sedikit. Luhut menyatakan bahwa penanganan polusi ini akan selesai dalam waktu 1 tahun.
"Kami semua kerjakan sekarang begitu terintegrasi dan imbauan. Kita tak perlu saling salahkan, karena ini enggak akan selesai sebulan dua bulan, it is take 3 months, atau bahkan 1 tahun baru bisa diselesaikan," kata Luhut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (1/9/2023).
Luhut menjelaskan penanganan apa saja yang tengah pemerintah lakukan, di antaranya yakni melakukan kajian program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera).
Dalam kajian tersebut berguna untuk melakukan apa yang menjadi penting dilakukan untuk penanganan polusi udara. Kemudian mempercepat proses kendaraan listrik untuk dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya kata Luhut penyebab terbesar polusi udara yakni sektor transportasi. Kemudian melakukan uji emisi pada kendaraan yang emisi karbonnya tinggi.
"Sekarang kita sudah tahu, kendaraan itu transportasi itu penyebab yang parah. Kita percepat proses EV dan kemudian anda lihat ada pengecekan karbon emisi daripada mobil motor sudah mulai dilakukan," katanya.
Kemudian, pemerintah akan memproduksi water mist generator untuk dipasang di gedung-gedung untuk menyemprotkan air wilayahn yang memiliki polusi tinggi. Hal itu guna menekan polusi udara. Meski begitu Luhut mengatakan bahwa hal tersebut membutuhkan waktu yang lama.
Selanjutnya yakni pemerintah akan lebih dulu mengidentifikasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada sektor Industri. Bahkan ia akan menutupnya. Kemudian akan digantikan oleh PLN untuk mengaliri listrik dengan diberikan harga murah.
"Tentu kita kasih insentif ke mereka ini lagi dibicarain, tentu PLN mungkin dapat penugasan, daripada rugi dia enggak dipakai jadi dipakai ini dulu," ujar Luhut.
(FRI)
