Dian Kusumo
Di Shanghai dan Beijing, polisi tampak berpatroli di area yang disebut-sebut akan menjadi lokasi demonstrasi lagi menurut beberapa grup Telegram.
Masyarakat juga mengatakan bahwa polisi meminta orang-orang yang berlalu-lalang di kawasan tersebut untuk menunjukkan telepon genggam mereka untuk memeriksa apakah mereka menggunakan jaringan virtual pribadi (VPN) dan aplikasi Telegram.
Pasalnya, VPN ilegal bagi sebagian besar penduduk China, sementara Telegram diblokir dari internet China.
Beberapa orang beralih ke aplikasi kencan online untuk bertukar pesan dengan harapan dapat menghindari penyensoran dan pengawasan polisi.
Biro Keamanan Masyarakat Beijing tidak merespons permintaan komentar.
Polisi melakukan penangkapan terhadap pengunjuk rasa dalam aksi protes kebijakan lockdown COVID di Shanghai. Sementara itu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, hak dan kebebasan masyarakat harus dijalankan di dalam kerangka hukum.
Pada Selasa (29/11/2022), China mengumumkan rencana untuk mempercepat vaksinasi COVID-19, meski tidak menjelaskan strateginya lebih rinci.
Cheng Youquan, pejabat Administrasi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional, mengatakan bahwa pihak berwenang akan menangani masalah yang mendesak.
“Masalah yang dicerminkan masyarakat utamanya bukan tertuju pada pencegahan dan pengendalian pandeminya sendiri, namun difokuskan pada aspek-aspek penyederhanaan, implementasi yang terlalu giat dilakukan dan langkah pencegahan dan pengendalian dengan prinsip ‘satu untuk semua’.”
Gelombang unjuk rasa selama beberapa hari terakhir telah menjadi gelombang perlawanan sipil terbesar sejak Presiden Xi Jinping mulai memerintah satu dekade lalu. Gelombang itu juga terjadi ketika kasus COVID-19 tengah meningkat dalam jumlah yang memecahkan rekor harian dan beberapa kota sedang menjalani lockdown baru.
(DKH)
