Market Watch
Last updated : 16:15 WIB 31/05/2023

Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes

Major Indexes
  • IHSG
  • 6,633.26
  • -3.16
  • -0.05%
  • LQ45
  • 949.67
  • +6.57
  • +0.7%
  • IDX30
  • 494.61
  • +4.07
  • +0.83%
  • JII
  • 530.52
  • -7.10
  • -1.32%
  • HSI
  • 18,949.94
  • +733.03
  • +4.02%
  • NYSE
  • 15,031.08
  • +143.94
  • +0.97%
  • STI
  • 3,166.30
  • +7.50
  • +0.24%
Currencies
  • USD-IDR
  • 14,990
  • 0.00%
  • 0
  • HKD-IDR
  • 7
  • 0.00%
  • 0
Commodities
  • Emas
  • 943,493
  • -0.08%
  • -786
  • Minyak
  • 1,028,614
  • -1.21%
  • -12,592

Menlu RI Desak Uni Eropa Hapus Kebijakan Diskriminatif terhadap Sawit

News
Wahyu Dwi Anggoro
01/03/2023 10:32 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan beberapa mitranya dari Eropa di sela-sela kunjunga kerjanya di Jenewa.
Menlu RI Desak Uni Eropa Hapus Kebijakan Diskriminatif terhadap Sawit. (Foto: MNC Media)
Menlu RI Desak Uni Eropa Hapus Kebijakan Diskriminatif terhadap Sawit. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan beberapa mitranya dari Eropa di sela-sela kunjunga kerjanya di Jenewa. Mereka membahas isu dan kerja sama, termasuk isu sawit.

“Khusus dengan negara-negara Uni Eropa, dibahas mengenai pentingnya mempercepat perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA),” kata Menlu RI dalam keterangan pers pada Rabu (1/3/2023).

“Saya juga meminta agar negara Uni Eropa menghilangkan kebijakan diskriminatif terhadap sawit,” lanjutnya.

Menlu Retno juga meminta Uni Eropa (UE) untuk mendukung kebijakan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, termasuk melalui pemberian akses pasar terhadap produk sawit yang telah menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Di Jenewa, Menlu RI mengikuti beberapa pertemuan tingkat internasional. Dia turut menghadiri peringatan 35 Tahun Deklarasi Right to Development.

“Dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Deklarasi ini telah menetapkan pembangunan sebagai hak semua orang, hak semua negara. Namun di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan. Kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat,” kata Menlu Retno.

“Dalam pertemuan, saya juga menekankan bahwa semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif.  Kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan,” tegasnya.
 
Menurutnya, semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya. Tatanan ekonomi global juga harus diperbarui agar kebijakan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua negara. 

“Di dalam pernyataan, saya juga menyampaikan bahwa dalam konteks right for development ini Indonesia akan melanjutkan pembangunan industri hilir,” pungkasnya.

(WHY)

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis IDX Channel tidak terlibat dalam materi konten ini.