Wahyu Dwi Anggoro
“Dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Deklarasi ini telah menetapkan pembangunan sebagai hak semua orang, hak semua negara. Namun di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan. Kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat,” kata Menlu Retno.
“Dalam pertemuan, saya juga menekankan bahwa semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif. Kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan,” tegasnya.
Menurutnya, semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya. Tatanan ekonomi global juga harus diperbarui agar kebijakan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua negara.
“Di dalam pernyataan, saya juga menyampaikan bahwa dalam konteks right for development ini Indonesia akan melanjutkan pembangunan industri hilir,” pungkasnya.
(WHY)
