sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Menlu Sampaikan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026

News editor Dian Kusumo
28/02/2023 11:25 WIB
Berbicara di Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, hari Senin (27/2), yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM.
Menlu Sampaikan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026. (Foto: MNC Media)
Menlu Sampaikan Pencalonan Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB 2024-2026. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Berbicara di Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, hari Senin (27/2), yang bertepatan dengan peringatan 75 tahun Deklarasi Universal HAM, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendorong peringatan tahun ini sebagai momentum “untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah.” 

Untuk itu ia menyarankan tiga hal sebagai fokus kerja sama. Yaitu melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran dan memperkuat arsitektur HAM.

Retno menyoroti konflik di Palestina, Afghanistan, Myanmar dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” ujarnya seraya menyampaikan kembali harapan pemulihan hak perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Sementara terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN tahun ini, “Indonesia akan terus mengupayakan komunikasi dengan semua pihak terkait untuk mendorong dialog nasional yang inklusif,” ujarnya.

Retno secara khusus menyoroti peran negara sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses yang setara pada kesempatan dan sumber daya, serta mekanisme mencari keadilan bagi korban. Juga pentingnya mengakui kesalahan atas terjadinya pelanggaran HAM di masa silam guna mencegah terjadinya tragedi serupa.

Tahun ini Presiden Joko Widodo mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” ujarnya. Keberanian mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik, dan Indonesia memiliki keberanian itu, tegasnya sebagaimana pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement