Pemerintah diminta menahan diri untuk menggarap proyek tersebut untuk mengamankan ketersediaan dana cadangan mitigasi risiko global.
"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak. Sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah untuk jaga-jaga," katanya.
Dia menegaskan bahwa meski program tersebut ditunda, bukan berarti dibatalkan. Tetapi sebagai strategi menegaskan pemerintah memiliki kantong tebal untuk menghadapi situasi yang sulit diprediksi.
Said juga menyoroti kebocoran subsidi LPG 3 kg yang membengkak sampai 8,6 juta metrik ton per tahun.
Program ini membengkak lantaran sistem distribusi yang masih terbuka sehingga tidak tepat sasaran. Banggar mengusulkan skema distribusi dengan teknik biometrik.
"Penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah itu saya yakin (konsumsinya) paling sekitar 5,5 juta (metrik ton) maksimal," katanya.
Sementara, terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Said memberi catatan berbeda terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.