Felldy Utama
Said menilai, program MBG bersifat wajib karena masuk klaster mandatory spending anggaran pendidikan.
"Kalau MBG dalam klaster mandatori anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah nggak bisa ditawar. Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatori," kata Said.
Namun, program Koperasi Desa Merah Putih dinilai Said tidak memiliki skala prioritas yang mendesak untuk dijalankan secara instan di seluruh wilayah.
"Kopdes kan tidak bisa seketika langsung. Skala prioritasnya menurut saya tidak (mendesak sekali). Pemerintah harus punya kantong tebal untuk jaga-jaga sebagai bagian dari mitigasi karena memang unpredictable," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
