Ia pun meminta BGN tak membuat kebijakan sepihak dengan melakukan moratorium pembangunan dapur MBG baru imbas perilaku koruptif eks-pimpinan BGN. Herwil mengklaim, moratorium itu membuat dapur MBG baru di wilayah 3T tak beroperasi.
"Harusnya, kami sudah berjalan, Bapak, Ibu. Tapi sudah 8 bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih-tagih oleh perbankan, kami ditagih oleh rentenir, kami ditagih oleh tukang... apa, tukang-tukang yang belum kami bayar," ucap Herwil.
Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini dapur SPPG milik rekan-rekannya terbengkalai. Namun, tagihan pemeliharaan seperti listrik dan internet tetap berjalan.
“Ini ada manfaat dari SPPG terpencil ini adalah, akses listrik itu masuk ke daerah yang tidak ada sampai sekarang. Akses telekomunikasi, kami sewa Starlink karena memang komunikasi tidak ada. Jadi sebenarnya multiple effect ini besar, program ini bagus," tambahnya.
Dari hasil pendataannya, Herwil mengklaim, ada lebih dari 6.000 dapur MBG baru terimbas oleh kebijakan moratorium. Padahal, dari jumlah itu sudah ada 645 dapur MBG yang telah meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BGN.