Pasalnya, kata dia, diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, juga dinilai krusial untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik.
Dia juga turut mengingatkan perlunya pemerintah menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak Indonesia Crude Price (ICP) apabila eskalasi berlangsung berkepanjangan.
Di tingkat internasional, ia mendorong diplomasi aktif melalui jalur bilateral maupun multilateral guna menjaga stabilitas kawasan serta menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional.
"Situasi ini tidak boleh direspons secara reaktif. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi yang matang agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Kepentingan utama kita adalah memastikan masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari dinamika geopolitik global," kata Amelia.
(Nur Ichsan Yuniarto)