Carlos Roy Fajarta Barus
IDXChannel - DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI segera memetakan masalah penghambat program normalisasi Kali Ciliwung untuk penanggulangan banjir Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Jamaluddin Lamanda menyebutkan salah satu kendala pembebasan lahan program normalisasi terjadi di wilayah Tanjung Barat, Jakarta Selatan.
"Tanjung Barat masih banyak yang belum dibayar. Kalau belum, PUPR tidak bisa lakukan pengerukan. Sheet Pile tidak bisa dipasang karena pembebasan lahan belum selesai," kata Jamaluddin kepada awak media, Jakarta, Kamis (12/10/2023) malam.
Anggota Komisi D lainnya, Judistira Hermawan meminta Dinas SDA bisa secepatnya merampungkan pembayaran lahan milik warga agar program penanganan banjir tidak terhambat.
