Danandaya Arya Putra
IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan kebijakan work from home (WFH) terhadap aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut sesuai arahan dari Pemerintah Pusat.
"Pertama, untuk Work From Home atau Work From Everywhere sebenarnya, Pemerintah DKI Jakarta sudah menandatangani, saya sebagai Gubernur sudah menandatangani SE Gubernur," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Pemprov DKI Jakarta akan mengatur proporsi WFH dalam rentang 25 hingga 50 persen untuk pegawai yang bersifat administratif. Artinya, minimal 25-50 persen dapat bekerja dari rumah.
"Untuk masing-masing OPD itu range-nya antara 25-50 persen yang melakukan Work From Home," sambungnya.
Meskipun bekerja dari rumah, Pemprov DKI Jakarta akan tetap melakukan pemantauan kepada ASN yang menerapkan WFH. Pemantauan itu dilakukan melalui sistem monitoring yang kini tengah dikembangkan.
