Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan.
PP ini mencakup edukasi dan layanan kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja. Namun, pasal 103 Ayat (4) butir “e” yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi menimbulkan polemik.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril pun menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.
Dia menegaskan bahwa penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja. Melainkan hanya diperuntukan bagi remaja yang sudah menikah namun belum siap hamil karena faktor ekonomi atau kesehatan.
“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).
