sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

Perang Dagang AS-China Kembali Membara Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping

News editor Wahyu Dwi Anggoro
05/08/2026 18:53 WIB
China mengumumkan serangkaian sanksi dan pembatasan ekonomi terhadap Amerika Serikat (AS) dan perusahaan-perusahaannya pada Rabu (5/8/2026).
Perang Dagang AS-China Kembali Membara Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping. (Foto: Anadolu)
Perang Dagang AS-China Kembali Membara Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping. (Foto: Anadolu)

IDXChannel - China mengumumkan serangkaian sanksi dan pembatasan ekonomi terhadap Amerika Serikat (AS) dan perusahaan-perusahaannya pada Rabu (5/8/2026).

Dilansir dari CNN, ini merupakan pembalasan atas langkah-langkah terbaru Washington yang menargetkan perusahaan-perusahaan China.

Memanasnya hubungan ekonomi antara kedua negara terjadi hanya beberapa minggu sebelum rencana pertemuan antara pemimpin China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump. Keduanya dijadwalkan bertemu di Washington bulan depan.

Kementerian Perdagangan China menjatuhkan sanksi kepada tujuh entitas AS, termasuk perusahaan bioteknologi dan firma riset, serta memperketat kontrol ekspor drone ke Negeri Paman Sam tersebut.

Mereka juga meluncurkan investigasi keamanan nasional terhadap peralatan kantor impor dengan perangkat lunak asing, serta menangguhkan kerja sama inspeksi pabrik dengan AS.

“Jika AS bersikeras untuk memberlakukan tindakan-tindakan pembatasan baru terhadap China, China akan mengambil tindakan balasan lebih lanjut," kata juru bicara kementerian itu.

Selama kurang lebih dua minggu terakhir, pemerintahan Trump telah melarang impor robotika canggih dan konverter daya (sebagian besar diproduksi di China); memberikan sanksi kepada perusahaan pelayaran China yang diduga mengangkut bahan bakar Iran; dan memasukkan lebih dari 40 perusahaan China ke dalam daftar hitam. Washington juga mengancam akan memberikan sanksi kepada perusahaan kecerdasan buatan (AI) China.

China juga termasuk di antara puluhan negara yang dikenai tarif 10 persen atau 12,5 persen oleh Washington bulan lalu karena diduga gagal mengekang praktik kerja paksa. (Wahyu Dwi Anggoro

Halaman : 1 2
Advertisement
Advertisement