Langkah ini dilakukan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul.
Keempat, Kemensos akan terus mendorong pemerintah daerah untuk aktif dalam pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), baik dari mulai tahapan pengusulan hingga reaktivasi bantuan sosial (bansos).
“Perlu kami laporkan bahwa seluruh penerima bantuan iuran yang kami tanda tangani itu merupakan usulan dari bupati dan wali kota,” kata dia.
Penonaktifan peserta BPJS PBI-JK sudah dilakukan Kementerian Sosial sejak Juni 2025. Total sebanyak 13,4 juta data dinonaktifkan. Dari jumlah itu, sebanyak 87.591 melakukan reaktivasi.
Sisanya, para peserta berpindah ke segmen mandiri dan dibiayai pemerintah daerah. Lalu pada 2026, Kementerian Sosial kembali melakukan penonaktifan kepesertaan BPJS PBI-JK.