Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mewajibkan seluruh perusahaan, baik BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta, untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja atau lowongan kerja yang dibuka kepada pemerintah melalui kanal Karirhub, platform SIAPkerja Kemnaker.
Kepala Pusat Pasar Kerja Surya Lukita Warman menyebut upaya ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP). Melalui aturan tersebut, seluruh pemberi kerja wajib melaporkan lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja.
"Sekarang masih kita imbau, mengingatkan bahwa ini (WLLP) wajib. Tahun depan kita akan mulai ini, istilahnya mulai memaksa lah," ujarnya dalam acara media briefing di Kantor Pusat Pasar Kerja, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Nantinya, kata dia, pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Sanksi yang disiapkan mulai dari teguran tertulis hingga pemberian sanksi administratif.
"Sanksi ada, kita beri sanksi administratif, contohnya kalau perusahaan mau mengurus izin apa misalnya, silakan penuhi dulu kewajibannya," katanya.
Surya mengatakan, langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong serapan tenaga kerja yang lebih masif, dengan cara mendekatkan pencari kerja dan pemberi kerja lewat platform Karirhub.
Dengan demikian, para pencari kerja ke depan diharapkan bisa dipusatkan di platform tersebut. Selain itu, platform ini juga sekaligus menjadi basis data pemerintah untuk memantau pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia.
Saat ini ada kurang lebih 10 juta orang di Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan. Terdiri dari 3,5 juta orang yang baru menyelesaikan pendidikan dan masuk ke pasar kerja, serta sekitar 7 juta orang yang saat ini belum memiliki pekerjaan.
"Itu (jumlah orang butuh kerja), kalau diakumulasi jumlahnya 10 juta. Ini di luar yang PHK, orang mengundurkan diri, dan lain-lain," katanya.
(Dhera Arizona)
