Binti Mufarida
Ara pun menyebut program ini memang sangat diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Apalagi, Prabowo sudah mengeluarkan kebijakan yang membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk MBR.
“Kemudian juga PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, juga sudah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Pada kesempatan itu, Ara juga mengungkapkan rencana soal kredit usaha rakyat (KUR) perumahan kepada Presiden Prabowo.
“Itu pertama kali sepanjang sejarah ada KUR perumahan, dan itu akan direncanakan dihadiri oleh beliau. Kami sudah akan persiapkan tempatnya kemungkinan di Jawa, nanti juga disiapkan dengan perbankannya,” kata dia.
Sementara menurut informasi, Prabowo juga akan menyosialisasikan peningkatan kuota rumah subsidi FLPP 2025 dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR.
