Binti Mufarida
IDXChannel—Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar tidak ada birokrasi berbelit yang justru mengganggu pengusaha. Prabowo juga mengingatkan kabinetnya agar pengusaha tidak diganggu.
Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Sebaliknya, Prabowo ingin pemerintah memperbaiki seluruh institusi untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Sebagai contoh, Prabowo melihat institusi dalam negeri yang menerapkan aturan perizinan yang ringkas seperti Malaysia.
“Jangan pengusaha diperas terus! Jangan pengusaha diganggu! Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun? Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif,” kata Prabowo.
Prabowo pun menyoroti sejumlah peraturan baru yang justru membuat iklim usaha menjadi rumit. Padahal, ditekankan Prabowo, peraturannya sudah ada, tetapi dibuat turunannya.
“Sudah perintah Presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri, lah. Peraturan teknis, lah. Rekomendasi, lah. Akal-akalannya itu. Saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah!” pinta Prabowo.
Prabowo mewanti-wanti agar para anggota kabinetnya mewaspadai birokrat-birokrat di setiap lembaga dan institusi.
“Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia itu pengalamannya lama. Kau masuk keluar kan tiap lima tahun, ya kan? Itu kalau enggak direshuffle, ya kan? Bener enggak? Mereka tuh lama,” kata Prabowo.
“Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak,” tambahnya.
(Nadya Kurnia)
