Binti Mufarida
Pemerintah juga diminta mencegah munculnya titik panas (hotspot), titik api, dan kebakaran hutan dan/atau lahan, termasuk kebakaran yang bersumber dari aktivitas penyiapan maupun pengolahan lahan.
"Memastikan tidak diterbitkan atau diberlakukannya kebijakan, produk hukum daerah, keputusan tata usaha negara, perizinan, persetujuan atau diskresi pejabat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memberikan izin atau dapat ditafsirkan sebagai legalisasi pembakaran hutan dan/atau lahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," tulis Inpres dikutip Rabu (9/9/2026).
Prabowo juga menekankan agar pengecualian larangan pembakaran hutan dan/atau lahan yang berbasis kearifan lokal diterapkan secara ketat dan proporsional. Pengecualian tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran umum untuk membuka lahan dengan cara membakar.
Penerapan kearifan lokal juga baru dapat dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman. Hal itu ditandai dengan masa tanggap darurat, siaga darurat, dan transisi darurat telah dinyatakan selesai oleh kepala daerah serta dilakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Mengefektifkan penegakan hukum pidana, hukum perdata, dan sanksi administratif secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap orang perseorangan, korporasi, pemegang hak, atau pejabat publik yang melakukan, menyuruh lakukan, memfasilitasi, atau membiarkan terjadinya pembakaran hutan dan/atau lahan," lanjut isi Inpres.
