Binti Mufarida
IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kritik terhadap kabinet pemerintahannya yang pernah disebut gemuk dan tidak efisien.
Prabowo menilai struktur pemerintahan yang besar merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi dan kebutuhan mengelola Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa.
Dia menerangkan, Indonesia merupakan negara besar yang memilih sistem demokrasi. Karena itu, pemerintahan membutuhkan koalisi agar dapat menjalankan pemerintahan secara stabil.
“Jadi, dan ini saya buka ya, yang kita pimpin, sistem yang kita pimpin karena kita sudah milih demokrasi. Demokrasi adalah pilihan kita. Dan negara kita besar. Kita sebesar Eropa. Di Eropa itu lebih dari 27 negara. Lebih. 27 negara itu yang masuk NATO atau Uni Eropa, nanti ada lagi yang tidak masuk. Mungkin totalnya 35 juga. Kita satu negara. Kita besar sekali,” ujarnya dalam acara penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat dirinya harus membangun koalisi untuk memimpin dan mengurus negara.
“Dan karena demokrasi, saya harus berkoalisi. Berkoalisi itu untuk memimpin dan memerintah dan mengurus negara yang sebentar lagi 300 juta orang. Negara keempat terbesar di dunia. Tidak mungkin negara sebesar ini dipimpin hanya satu partai. Kita ini sekarang delapan partai sudah luar biasa efisiennya. Banyak negara lain mungkin belasan partai, puluhan partai,” ujarnya.
Prabowo kemudian membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan sejumlah negara lain. Dia menilai stabilitas pemerintahan menjadi hal penting dalam menjalankan negara.
“Kita lihat di Jepang walaupun hanya dua partai besar, tapi dalam 5-6 tahun berapa kali ganti Perdana Menteri. Di Inggris dalam 5 tahun mungkin 7-8 kali Perdana Menteri. Jadi bagaimanapun pemerintahan membutuhkan stabilitas, ketenangan,” katanya.
Prabowo mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya merupakan koalisi besar dengan tujuh dari delapan partai yang ada di parlemen. “Jadi demikian pemerintah koalisi yang saya pimpin, termasuk besar. Tujuh partai dari delapan partai di parlemen. Dan kabinet yang saya susun pernah dikatakan kabinet gemuk, tidak efisien,” ujar Prabowo.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintahannya tetap melakukan efisiensi. Dia mencontohkan langkah pemerintah menutup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak menguntungkan dan memiliki kinerja buruk.
“Dalam kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN. Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun, Rp50 triliun,” kata dia.
Prabowo bahkan mengatakan pemerintah akan kembali menutup ratusan BUMN hingga akhir 2026. “Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” katanya.
Prabowo menegaskan, langkah tersebut diharapkan dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun dari biaya rutin atau overhead, termasuk gaji direksi dan komisaris. “Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujarnya.
Prabowo juga menyebut efisiensi dilakukan di berbagai bidang. Bahkan, penghematan pemerintah saat ini telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun.
“Penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai,” katanya.
(Dhera Arizona)
