Menko Polkam juga menegaskan sikap tegas pemerintah dalam mencegah karhutla melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.
Presiden Prabowo, kata Menko Polhukam telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari Kementerian terkait
“Kita pahami bahwa masyarakat membutuhkan lahan untuk kegiatan ekonomi. Namun, cara membakar hutan bukanlah solusi yang dapat diterima. Bapak Presiden berkomitmen menyediakan akses terhadap teknologi modern yang lebih efisien dan tidak merusak lingkungan,” ujarnya.
Program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan karhutla, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.
Menko Polkam menyampaikan apresiasi atas kinerja luar biasa Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, hotspot saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.