Muhammad Refi Sandi
IDXChannel - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan tidak akan mencabut bantuan sosial (bansos) berupa Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) apabila penerima kedapatan ikut aksi demonstrasi yang terjadi sejak Kamis (28/8/2025) hingga Sabtu (30/8/2025).
"Enggak benar, jadi Pemerintah Jakarta tidak akan mencabut KJP maupun KJMU. Karena untuk KJP dan KJMU memang itu kewenangannya Pemerintah Jakarta dan terutama gubernur. Saya sudah memutuskan tidak ada yang dicabut," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan apabila penerima KJP Plus dan KJMU terbukti melakukan tindak pidana berupa perusakan atau tindakan anarkis lainnya, maka yang bersangkutan akan mendapatkan konsekuensi berupa pencabutan bantuan pendidikan KJP Plus dan KJMU.
“Tentu saja, kami tidak akan gegabah. Kami akan menunggu sampai proses hukumnya berkekuatan tetap,” kata Nahdiana dalam keterangannya, Selasa (2/9/2025).
Nahdiana menambahkan, pihak sekolah akan memberikan pembekalan, pendampingan, dan pembinaan agar peserta didik tidak melakukan tindakan anarkis.
