Riyan Rizki Roshali
AHY melanjutkan, untuk anggaran pembangunan IKN tidak hanya berasal dari APBN. Namun ada kerja sama dengan pihak swasta juga didorong supaya bisa mencapai target yang ditetapkan.
Sementara itu, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, Presiden Prabowo memiliki target pada 2028 mendatang IKN sudah ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Sehingga pihaknya diminta untuk menyelesaikan fasilitas ekosistem yudikatif dan legislatif baik terkait kantor, hunian, dan desain gedung parlemen.
“Untuk itu, dalam menyelesaikan program 2025 - 2029 itu butuh APBN Rp 48,8 triliun, pertama untuk penyelesaian kompleks yudikatif legislatif,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
