Iqbal Dwi Purnama
"Namanya angkutan umum, seharusnya tarifnya juga umum, semuanya sama, namanya juga public transport, kalau tarif berbeda namanya bukan angkutan umum, tapi angkutan spesial, angkutan private, ada yang subsidi ada yang tidak," kata dia.
Alih-alih alasan pemerintah agar pemberian subsidi tepat sasaran, Deddy menilai wacana pentarifan KRL berbasis NIK memang sengaja untuk mengurangi anggaran PSO. Di saat yang bersamaan, justru pemerintah menggelontorkan subsidi ke industri kendaraan listrik.
"Anggaran subsidi kendaraan listrik tahun depan kan kalau tidak salah Rp9,7 triliun, sementara subsidi angkutan umum, termasuk kereta dan bus, dan kapal, itu hanya sekitar Rp7 triliun," kata dia.
Melihat postur anggaran tahun depan tersebut, Deddy justru menilai konsumsi kendaraan seharusnya tidak perlu diberikan subsidi oleh pemerintah. Sebab, seharusnya pemerintah mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.
