Achmad Al Fiqri
IDXChannel - Pemerintah didorong untuk mengatur seluruh platform digital pascainsiden ledakan di SMAN 72 Jakarta. Peristiwa itu diduga berkaitan dengan paparan konten daring.
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu mengatur mekanisme di seluruh platform digital, bukan hanya game.
Dia menilai Indonesia dapat mencontoh pada model regulasi di Australia, di mana akses game dan konten digital tertentu hanya diperbolehkan untuk usia minimal 16 tahun.
"Pemerintah, khususnya Komdigi, harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," kata Junico, Jumat (14/11/2025).
"Bukan sekadar filter, tapi perlu sistem registrasi dan kontrol usia yang diwajibkan bagi semua penyelenggara platform. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum,” lanjutnya.
Dia menambahkan, tragedi ledakan SMAN 72 Jakarta menjadi pertanda pengawasan terhadap ruang digital, terutama bagi anak dan remaja, harus diperkuat secara sistemik dan tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi yang jelas.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata dia.
Dia menekankan, isu pengawasan digital tidak hanya soal game online, melainkan seluruh ekosistem platform digital dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).
"Kita bicara semua PSE. Semua platform digital, bukan hanya game online. Media sosial, konten streaming, aplikasi interaktif, semuanya harus tunduk pada aturan yang sama. Ruang digital tidak boleh jadi area bebas tanpa tanggung jawab,” kata dia.
Dia juga mendorong, Komdigi memperkuat kerja sama lintas kementerian dan sektor, termasuk degan dunia pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan anak. Sehingga, ekosistem digital di Indonesia bisa aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.
"Kita harus bangun sistem digital yang sehat dengan pengawasan, literasi digital di sekolah dan keluarga, serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi orang tua dan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari teknologi,” katanya.
Dia melanjutkan, kebijakan pembatasan ruang digital harus disusun berbasis bukti ilmiah, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dan diimbangi dengan edukasi publik.
"Pembatasan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan pendampingan bisa kontraproduktif dan justru menimbulkan resistensi di masyarakat," katanya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana membatasi sejumlah game online, termasuk PUBG, menyusul kejadian ledakan SMA 72 Jakarta. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan pemblokiran game tersebut.
Isu pemblokiran ini mencuat setelah game PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11/2025) lalu. Pemerintah menilai game ini memicu pelaku melancarkan aksi kekerasan.
(Nur Ichsan Yuniarto)
