Iqbal Dwi Purnama
Jika di daerah terdapat angkutan bus perkotaan yang biasa dioperasikan oleh Pemerintah daerah, maka kebutuhan anggarannya diperkirakan hanya sekitar Rp500 miliar per tahun.
Sehingga jika pemda mau menggratiskan angkutan umum selama sebulan saja, maka diperkirakan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp41,6 miliar.
"Sebenarnya kalau 1 bulan itu, ada 42 Pemda (sudah punya sistem transportasi umum) itu tidak sampai setengah triliun. Tapi itu setahun, tinggal dibagi saja kalau sebulan berapa," kata Djoko.
Sementara untuk di Jakarta sendiri dengan moda transportasi yang sudah cukup lengkap, diproyeksikan kebutuhan biaya untuk menggratiskan angkutan umum sekitar Rp5 triliun pertahun. Angka ini sudah termasuk menggratiskan KRL, MRT, LRT, hingga busway selama setahun.
Adapun jika pemerintah mau menggratiskan angkutan umum di Jakarta, dengan asumsi biaya Rp5 triliun pertahun, maka membutuhkan anggaran Rp416,6 miliar per bulan. Djoko menilai angka ini masih cukup jika dibandingkan dengan APBD DKI.
"KRL itu sekitar Rp1,8 triliun pertahun (kebutuhan menggratiskan KRL). Saya rasa DKI mampu ya, APBD mereka. Kalau dengan LRT, MRT, itu totalnya sekitar Rp5 triliun setahun di Jakarta," katanya.
