Wahyu Dwi Anggoro
Jumlah tersebut lebih besar daripada pendapatan tarif yang diterima pada tahun fiskal 2025, dan sekitar setengah dari proyeksi pendapatan fiskal pada tahun fiskal 2026.
Nasib sebagian besar tarif Trump masih belum pasti. Mahkamah Agung saat ini sedang mempelajari legalitasnya.
Pembagian uang dalam jumlah besar berisiko memicu kembali inflasi, seperti yang terjadi saat pandemi.
Menurut Menteri Keuangan Scott Bessent, rencana dividen tarif tersebut memerlukan persetujuan Kongres. Selain uang tunai, bentuknya juga dapat berupa pemotongan pajak. (Wahyu Dwi Anggoro)
