Atikah Umiyani
IDXChannel—Anggota DPR Komisi VII Abdul Kadir Karding meminta pemerintah untuk mempersiapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite secara matang dan gencar memberikan sosialisasi agar kebijakan berjalan efektif.
Seperti yang diketahui, pemereintah berencana membatasi pembelian BBM bersubsidi khususnya Pertalite mulai dibatasi. Kebijakan ini berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat jika pemerintah tidak menjelaskan dengan benar dan utuh.
“Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyulitkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pertalite. Pastikan kebijakan ini tepat sasaran dan jangan merugikan rakyat,” ujar Karding dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (29/8).
Karding meminta agar dilakukan persiapan teknis yang matang, termasuk uji coba sistem dan pelatihan untuk petugas SPBU untuk menghindari gangguan dalam pelaksanaan kebijakan.
Legislator Dapil Jawa Tengah VI ini juga mengatakan pemerintah harus memastikan bahwa sistem pendaftaran kendaraan di aplikasi MyPertamina berfungsi dengan baik sebelum kebijakan diterapkan.
“Penggunaan aplikasi kan riskan dengan masalah teknis, seperti gangguan server atau kesalahan data, jadi harus diantisipasi dan diatasi secara proaktif. Sebelum diimplementasikan harus pastikan semuanya lancar,” katanya.
Karding juga mengingatkan pentingnya menyiapkan sistem pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi kemungkinan penjualan BBM subsidi kepada pihak yang tidak berhak.
Dia juga berharap pemerintah menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi beban ekonomi pada masyarakat yang terdampak. Apalagi, perekonomian saat ini membuat banyak kelompok kelas menengah berpotensi turun ke kelompok masyarakat kelas bawah.
“Pastikan bahwa dampak kebijakan ini tidak merugikan kelompok yang paling rentan. Serta seluruh proses harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterima tetapi juga dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat,” kata Karding.
Karding mengatakan pemerintah perlu memastikan mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengidentifikasi sekaligus membantu kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan subsidi BBM agar tetap dapat membeli Pertalite.
Seperti diketahui, pemerintah memutuskan pembatasan ini lantaran banyak temuan pembeli BBM bersubsidi datang dari kalangan menengah ke atas, sehingga subsidi tidak menjangkau dan tidak diterima masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi.
Meskipun demikian, Karding berharap pemerintah memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar tidak memantik kontroversi.
“Kebijakan ini mungkin juga akan menimbulkan reaksi, terutama mereka yang merasa terdampak oleh pembatasan ini. Perlu ada mekanisme dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan pembatasan pembelian pertalite,” tutur Karding.
(Nadya Kurnia)
