Anggie Ariesta
IDXChannel – Rencana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) reguler pasca-Lebaran 2026 guna menekan konsumsi BBM mendapat catatan kritis dari kalangan akademisi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan tersebut tidak akan efektif menjadi solusi tunggal penghematan energi nasional tanpa adanya reformasi struktural pada sistem mobilitas masyarakat.
Achmad menekankan bahwa pengurangan satu hari perjalanan ke kantor memang terlihat praktis secara statistik, namun masalah pemborosan energi di Indonesia jauh lebih kompleks daripada sekadar perjalanan komuter.
"WFH satu hari per pekan bisa membantu, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai kebijakan penghematan energi nasional. Ia hanya menyentuh satu bagian kecil dari masalah, yaitu perjalanan komuter pekerja kantoran. Sementara itu, pemborosan energi di Indonesia jauh lebih besar dan lebih struktural," tulis Achmad dalam analisisnya, dikutip Selasa (24/3/2026).
Menurut Achmad, ada risiko besar jika pemerintah menganggap WFH sebagai "tombol hemat" instan. Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti menaruh ember di bawah atap yang bocor; air tertampung, namun lubang pada atap tidak diperbaiki.
