Selain itu, ia menyoroti bahwa penghematan energi dari sektor transportasi kemungkinan besar hanya akan berpindah ke sektor rumah tangga dalam bentuk penggunaan listrik dan internet yang lebih tinggi.
"WFH seharusnya dipandang sebagai langkah pendukung, bukan pusat kebijakan. Bila WFH diperlakukan sebagai solusi utama, kebijakan ini justru berisiko menjadi pengganti yang nyaman bagi reformasi yang lebih penting tetapi lebih sulit dilakukan," tegasnya.
Achmad berpendapat bahwa kunci utama penghematan energi terletak pada kemudahan masyarakat dalam mengakses transportasi massal yang terintegrasi. Tanpa itu, masyarakat tetap akan terpaksa menggunakan kendaraan pribadi pada empat hari kerja lainnya.
Ia juga menuntut negara untuk memberikan teladan nyata melalui disiplin mobilitas aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai BUMN, bukan sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat luas.
"Kalau aparatur negara masih datang ke kantor dengan kendaraan pribadi secara massal, maka pesan penghematan energi akan kehilangan wibawa moralnya. Penghematan energi harus dibangun sebagai perubahan cara bergerak, bukan sekadar perubahan lokasi bekerja," pungkasnya. (Wahyu Dwi Anggoro)