Widya Michella
IDXChannel - Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto mengatakan kebijakan PCR yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji 1443H/2022M akan dibebankan kepada APBN pemerintah senilai Rp84 miliar. Hal ini guna meringankan beban biaya calon jamaah haji (calhaj) yang akan berangkat ke tanah suci
"Satu lagi kewajiban PCR 72 jam sebelum keberangkatan itu kita bebankan kepada APBN sekitar 84 miliar, kita bebankan kepada pemerintah. Itu bagian dari cara kita tidak membebankan kepada jemaah,"tutur Yandri kepada wartawan di Jakarta, Rabu,(13/04/2022).
Kemudian, Yandri mengatakan setidaknya ada 50.630 orang calhaj yang menjadi daftar tunggu haji tahun 2020 akan diberangkatkan pada tahun ini. Menurutnya 50 ribu calhaj tersebut sudah diklasifikasikan berdasarkan usia dengan batas maksimal 65 tahun.
"Sudah kita data ada sebanyak 50.630 orang calon jamaah haji daftar tunggu 2020 yang akan kita berangkatkan tahun 2022, itu berusia diatas 65 tahun atau sama dengan 65 tahun. Ini bukan maunya indonesia, pemerintah dan DPR tapi kebijakan dari saudi yang tidak bisa di negoisasi,"ujar Yandri.
Lalu soal kuota haji, pihaknya optimis Indonesia akan mendapatkan kuota 50% dari kuota awal sebesar 210 ribu. Dimana kuota yang akan didapatkan Indonesia sekitar 104 hingga 106 ribu.
"Walaupun belum ada secara resmi tapi secara informal berdasarkan diskusi dan termasuk 2 kali ke sana insyallah kita mendapatkan 50 persen dari kuota awal. Acuannya ke 106 ribu dengan waktu tinggal di Madinah dan Mekkah totalnya 40 hari," kata dia.
Sementara terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2022, kata Yandri, pemerintah telah berupaya agar biaya haji 2022 dapat kurang dari 40 juta dan diatas 35 juta. Hal ini agar tidak memberatkan para jemaah haji yang telah lama menunggu pembukaan haji hingga dua tahun.
"Artinya cukup 35 juta yang mereka bayar selama ini, kita tidak mau memberikan beban kepada calon jemaah haji. Karena mereka sudah lama menunggu apalagi di tengah pandemi,"kata dia.
Dengan demikian, pihaknya akan melakukan rapat kerja bersama menteri agama untuk membangun kesepakatan strategis Haji 2022. Setelah rapat, hasilnya akan ditetapkan pada konferensi pers penetapan biaya penyelenggaraan haji tahun 1443H/2022M yang akan digelar oleh komisi VIII DPR RI, pada Rabu,(13/04/2022) malam.
