Widya Michella
"Tetapi kalau untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya saya rasa pemerintah dan DPR akan mengalami kesulitan jika besar biaya ongkos naik haji tidak bisa ditekan secara signifikan dan presentase subsidi dari jamaah yang belum berangkat kepada jamaah yang akan berangkat tetap sekitar 50%," jelasnya.
Untuk itu, karena kegiatan haji ini banyak dimensinya terutama menyangkut masalah ibadah dan bisnis. Maka, Anwar meminta agar sebaiknya masalah ibadahnya diurus oleh Kemenag, sementara masalah yang menyangkut bisnisnya dapat diurus oleh badan khusus.
Menurut Anwar, hal ini penting dilakukan karena pasti untuk mengurusi masalah pesawat, transportasi, akomodasi dan konsumsi selama di madinah dan mekah. Terlebih untuk mendapatkan harga yang baik dan murah jelas diperlukan negosiasi-negosiasi bisnis baik untuk tahun yang berjalan maupun untuk tahun-tahun berikutnya.
"Jadi untuk mengurusi haji ini ada tiga pihak yang terlibat secara serius, yaitu pertama, kemenag menyangkut masalah ibadah hajinya. Kedua, BPKH bagi mengelola dana setoran haji agar di dapat keuntungan yang lebih besar dan bagus serta ketiga, badan pengelola bisnis yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji," tuturnya.
Ketua PP Muhammadiyah ini menyebut semua dilakukan adalah untuk kepentingan jemaah dan calon jemaah haji. Hal ini agar mereka dapat melaksanakan ibadah haji dengan tenang, baik dan benar serta dengan biaya yang murah dan terjangkau.
(FAY)
